Banyak orang masih menganggap bahwa kebijakan publik adalah topik yang terlalu berat, kaku, bahkan jauh dari kehidupan sehari-hari perempuan. Akibatnya, ketika ada perempuan yang membicarakan soal regulasi, anggaran, atau kebijakan pemerintah, sering kali muncul komentar seperti, “kok bahasnya serius banget sih?” atau “itu kan urusan politikus, bukan buat kita.” Padahal, kenyataannya kebijakan justru sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan perempuan punya peran penting untuk ikut membicarakannya.
Kebijakan bukan sekadar teks panjang yang disusun di gedung parlemen. Ia nyata dalam bentuk harga bahan pokok di pasar, akses layanan kesehatan ibu dan anak, hingga aturan tentang cuti melahirkan di tempat kerja. Data BPS tahun 2024 menunjukkan hampir 47,84 persen pengeluaran rumah tangga di Indonesia masih dihabiskan untuk kebutuhan pangan. Ketika ada perubahan harga pangan akibat inflasi atau kebijakan impor, perempuanlah yang sering kali harus memutar otak untuk menyesuaikan pengeluaran rumah tangga.
Sayangnya, meskipun dampak kebijakan begitu dekat dengan kehidupan perempuan, keterwakilan mereka dalam ruang pengambilan keputusan masih terbatas. Berdasarkan hasil Pemilu 2024, jumlah perempuan yang berhasil menduduki kursi DPR RI baru mencapai 21 persen, angka yang masih jauh dari target minimal 30 persen sebagaimana diamanatkan undang-undang. Ini berarti suara dan perspektif perempuan belum sepenuhnya hadir dalam proses perumusan kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
Padahal, riset UN Women (2023) menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik dan kebijakan menghasilkan keputusan yang lebih inklusif dan adil. Perempuan membawa perspektif yang berbeda, mulai dari pengalaman mengurus keluarga, menghadapi hambatan di dunia kerja, hingga menghadapi risiko kekerasan berbasis gender. Suara-suara ini sangat penting agar kebijakan publik tidak hanya berpihak pada sebagian kelompok, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Maka, kalau ada perempuan yang sedang membicarakan kebijakan—baik di tongkrongan, forum diskusi, atau ruang publik lainnya—jawabannya sederhana: why not? Justru di situlah letak kekuatan. Bahwa perempuan tidak hanya mampu berbicara tentang dirinya, tetapi juga berkontribusi dalam wacana besar yang memengaruhi masyarakat. Karena pada akhirnya, kebijakan bukan sekadar urusan politisi di Senayan, melainkan urusan kita semua. Dan perempuan berhak, bahkan wajib, untuk menjadi bagian dari pembicaraan itu.
0 Komentar